Permintaan Izin Penyitaan dari Kepolisian

Persyaratan Permintaan Izin Penyitaan dari Kepolisian

  1. Surat Pengantar Permintaan Izin Penyitaan sebanyak 1 rangkap.
  2. Surat Perintah Penyidikan sebanyak 1 rangkap.
  3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebanyak 1 rangkap.
  4. Laporan Polisi sebanyak 1 rangkap.
  5. Surat identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana harus terang dan jelas sebanyak 1 rangkap.
  6. Surat tersebut di atas harus asli (bukan berbentuk fotokopi).

 

Jalur disposisi surat :

  1. Petugas Informasi menerima surat Permintaan Izin Penyitaan dari Penyidik.
  2. Petugas Informasi menyerahkan surat dimaksud ke Kasubag Umum untuk penomoran surat masuk dan pemberian kartu kendali (lembar disposisi surat).
  3. Kasubag Umum meneruskan surat dimaksud yang telah dilengkapi kartu kendali (lembar disposisi surat) ke KPN/ WKPN.
  4. Kemudian KPN/WKPN mengembalikan surat dimaksud ke Kasubag Umum.
  5. Setelah itu Kasubag Umum meneruskan surat dimaksud yang telah didisposisi oleh KPN/WKPN ke Panitera/Wakil Panitera.
  6. Selanjutnya Kasubag Umum menyerahkan surat dimaksud ke Kepaniteraan Pidana untuk pengetikan surat yang diminta.
  7. Kemudian Kepaniteraan Pidana memberikan nomor surat dan mengetik surat penetapan dimaksud, selanjutnya meminta tanda tangan kepada KPN/WKPN.
  8. Setelah surat dimaksud ditandatangani oleh KPN/WKPN, kemudian Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat dimaksud ke Petugas Informasi untuk diserahkan kepada Penyidik.

 

  • Pelayanan permintaan surat tersebut di atas TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
  • Waktu pelaksanaan maksimal 3 hari

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

TypographyDalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pariaman terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya