Sosialisasi dan Opening Meeting Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Ditayangkan: Selasa, 23 Februari 2021

Pariaman, 23 Februari 2021. Bertempat di ruang sidang Cakra, Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, Supriyatna Rahmat, S.H., M.H memimpin rapat pembukaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rapat ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor W3-U8/19/KPN/SK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B. 

Ketua Pengadilan Negeri Pariaman selaku Pembina Tim, mengamanatkan agar Koordinator serta anggota Tim masing-masing Area mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pembangunan ZI ini.

Selanjutnya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, Dony Dortmund , S.H., M.H. selaku Ketua Tim mempersilahkan kepada masing-masing Koordinator Area untuk memaparkan apa hal yang telah dan yang akan diprogramkan oleh Koordinator Area.

Pemaparan program diawali oleh Zulkifli Lubis, S.E selaku Koordinator Area (1) Manajemen Perubahan dan Area (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilanjutkan oleh Nurmaidarlis, S.H. Koordinator Area (2) Penataan Tatalaksana, Muhammad Affan, S.H. Koordinator Area (3) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Afdil Azizi, S.H., M.Kn. Koordinator Area (5) Penguatan Pengawasan, dan Syofianita, S.H., M.H. Koordinator Area (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

 

..

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

TypographyDalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pariaman terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya

Protokol Persidangan dan Kemanan

guard-protokol Pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan orang dan keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan dan masyarakat yang hadir di Pengadilan

Selengkapnya