Beranda PPID Regulasi Pengelolaan Organisasi

Pengelolaan Organisasi

Pedoman Keuangan (Regulasi PPID)

Dibuat: Jumat, 06 September 2024 Ditayangkan: Jumat, 06 September 2024

Ditulis oleh Corry Magdalena

Pedoman Keuangan

Pengadilan Negeri Pariaman

1.	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.	Uu No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
30.	Uu No 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
31.	Uu No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32.	Pp No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Pedoman Kepegawaian (Regulasi PPID)

Dibuat: Jumat, 06 September 2024 Ditayangkan: Jumat, 06 September 2024

Ditulis oleh Corry Magdalena

PEDOMAN KEPEGAWAIAN

PENGADILAN NEGERI PARIAMAN

NO	ATURAN YANG BERLAKU	YANG DI ATUR
1	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975	Tentang petunjuk permintaan, penetapan penggunaan NIP dan Kartu PNS
2	Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979	Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
3	Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980	Tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS
4	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980	Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
5	Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002	Tentang Kenaikan Pangkat PNS
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/2008	Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung di Badan Peradilan Dibawahnya
7	Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014	Tentang Aparatur Sipil Negara
8	Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9	Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016	Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
10	Peraturan mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016	Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
11	Perka BKN nomor 7 tahun 2017	Tentang Tata cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi
12	Perka BKN nomor 14 Tahun 2018	Tentang Daftar Riwayat Hidup
13	Permen PAN RB nomor 53 tahun 2018	Tentang Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN
14	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMA/SK/III/2019	Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sikep pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
15	SK Sekma 811 tahun 2019	Tentang Pedomanan Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di mahkamah agung
16	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021	Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian Cuti
17	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
18	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022	Tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan ASN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui Aplikasi Sistim Informasi Kepegawaian (Sikep)
19	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022	Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
20	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 6/Se/2022	Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS
21	Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022	Tentang Pengelolaan Kinerja ASN
22	Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023	Tentang Jabatan Fungsional
23	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 16/Se/2023	Tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
24	SK Sekma 120 tahun 2023	Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang ada Dibawahnya

Pedoman Administrasi Umum (Regulasi PPID)

Dibuat: Jumat, 06 September 2024 Ditayangkan: Jumat, 06 September 2024

Ditulis oleh Corry Magdalena

Pedoman Pengelola Administrasi Umum Pengadilan Negeri Pariaman
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002	Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
UU No. 1 Tahun 1971	Tentang Pokok Pokok Kearsipan
Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004	Tentang Pedoman Kearsipan
Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007	Tentang Memberlakukan Buku I
PP No. 38 Tahun 2008	Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Perpres No. 70 Tahun 2012	Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
PMK No. 33/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012	Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001	Tentang Sewa Rumah Negara
Permenkeu No. 96/PMK.06/2007	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
PMK No. 244/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
PMK No. 138/PMK.06/2010	Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

Dasar Hukum (Regulasi PPID)

Dibuat: Jumat, 06 September 2024 Ditayangkan: Jumat, 06 September 2024

Ditulis oleh Corry Magdalena

Dasar Hukum Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
PERMA No. 2 Tahun 2011	tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
PERKI No. 1 Tahun 2021	tentang Standar Layanan Informasi Publik
SK KMA No. 2-144 Tahun 2022	tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan