Profil Pengadilan

Standar Pelayanan

Pelayanan Persidangan

1. Sidang Pengadilan  dimulai  pada  jam  9.00 Wib.  Dalam  hal  sidang  tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; atau pemanggilan  para pihak oleh Petugas Pengadilan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dari jam 9.00-12.00 dan sesi siang dari jam 13.00-17.00. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.
3. Pengadilan Negeri Pariaman mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs pengadilan ini, dan sms gateway (085263527179).
4. Pengadilan Negeri Pariaman akan memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
5. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan  terakhir dari permohonan  atau perkaranya  melalui meja informasi, papan pengumuman, situs pengadilan dan sms gateway (085263527179).
6. Pengumuman denda tilang akan diberikan setiap hari Jumat, dengan melihat papan pengumuman, situs pengadilan dan sms gateway (085263527179).

Biaya

1. Masyarakat  tidak  dikenai  biaya  untuk  mendapatkan   layanan  pengadilan   pada perkara pidana.
2. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdat Besarnya panjar biaya perkara perdata adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dengan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor W3-U8/36/KPN/SK/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019.
3. Masyarakat dapat melakukan  pembayaran  biaya perkara  melalui  Bank Syariah Mandiri Cabang Pariaman Nomor rekening 7777888727.
4. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi.
5. Pengadilan Negeri Pariaman akan memberitahu  dan mengembalikan  kelebihan  biaya perkara yang tidak  terpakai  dalam  proses  berperkara.  Bilamana  biaya  tersebut  tidak  diambil dalam  waktu  6  (enam)  bulan  setelah  pihak  yang  bersangkutan  diberitahu,  maka uang  tersebut  akan  disetorkan  ke  Kas  Negara  dan  tidak  dapat  diambil  lagi  oleh pihak

Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan  menyediakan  Advokat  Piket  (bekerjasama  dengan  lembaga  penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum  dan memberikan  layanan hukum.

Pelayanan Pengaduan

1. Pengadilan Negeri Pariaman menyediakan meja pengaduan (layanan hukum pada PTSP), email (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.), sms gateway (085263527179), telepon (0751-92841), aplikasi SIWAS MARI, tata cara dapat dilihat website Pengadilan Negeri Pariaman dan petugas penerima pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan  pengadilan,  harus disampaikan  selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
2. Petugas penerima pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan. Pengaduan akan diinput ke dalam Aplikasi SIWAS MARI.
3. Pengadilan Negeri Pariaman akan  menyampaikan  informasi  mengenai  status  pengaduan  kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya  10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

1. Masyarakat mengajukan pelayanan peradilan dan pelayanan informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Petugas PTSP akan memberikan tanda terima pelayanan sebagai bukti telah dilayani.
3. Jangka waktu pelayanan tergantung dari jenis pelayanan yang diminta (sesuai SOP).
4. Standar Pelayanan PTSP 

..

Sejarah Pembentukan

Pembentukan Pengadilan Negeri Pariaman berawal dari Rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK. II Kabupaten Padang Pariamn sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman Cq Direktur Ketatalaksanaan, dimana pembentukan Pengadilan Negeri Pariaman memang sangat diperlukan, karena sebelumnya Peradilan Tingkat Pertama hanya ada di Kota Padang yang membawahi daerah hukum Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Administratif Pariaman.

Selengkapnya...

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I.B Tahun 2020

Selengkapnya...

Alamat

Alamat Gedung:

Jl. Imam Bonjol No.26

Kel. Alai Gelombang, Kec. Pariaman Tengah

Kota Pariaman - Sumatera Barat

KODE POS : 25519

Selengkapnya...

Statistik Pengadilan

Statistik Pengadilan

Selengkapnya...

Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I.B meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu:

Selengkapnya...