Pengadilan Negeri Pariaman
Sistem Pengelolaan Pengadilan
Pedoman Penanganan Pengaduan
Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, Pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.
Rencana Strategis
Rencana Strategis didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan membantu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan itu. (Olsen dan Eadie (1982:hal.4))
Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.
Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pariaman melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. RKT dibuat untuk periode 1(satu) tahun.
Daftar Isian Pelaksana Anggaran
Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).
Jenis Layanan Kepaniteraan Hukum.
SelengkapnyaJenis Layanan Kepaniteraan Pidana.
SelengkapnyaProsedur Pengajuan Perkara Perdata Gugatan atau Permohonan
SelengkapnyaPanjar Biaya Perkara berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
SelengkapnyaMekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil
SelengkapnyaKegiatan Pengadilan
Statistik Pengunjung
Mahkamah Agung
Pemda Kota Pariaman
Kab. Padang Pariaman
Email: 
081 242424 326
@pnpariaman
@pn_pariaman
Pengadilan Negeri Pariaman