Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB

Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2019, bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Padang telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB dan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II.

Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dari Bpk.Sapta Diharja, SH, M.Hum kepada Bpk.A. Bondan, SH, MH dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dari Bpk. Nasri, SH, MH kepada Bpk.Dede Halim, S.H, MH.

Acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2986/DJU/SK/KP.04.5/9/2019 tanggal 16 September 2019 oleh Bapak Yunda Hasbi, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Padang, kemudian dilakukan pengambilan sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Bapak H. Husni Rizal, SH. Selanjutnya penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Bapak H. Husni Rizal, SH memberikan beberapa kata sambutan dalam pelantikan salah satunya agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan yang diberikan dengan baik.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Padang Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB, dengan didampingi oleh Rohaniwan Bapak Ikrar Abdi, S.Ag dari Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat dan sebagai saksi adalah Bapak Natsir Simanjuntak, SH., dan Bapak Cepi Iskandar, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang. 

Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Pariaman dan Sawahlunto, Hakim Tinggi Padang, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengadilan Tinggi Padang serta para tamu undangan lainnya.

sumber: Pengadilan Tinggi Padang.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

TypographyDalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pariaman terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya